INFO62.NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 612 triliun untuk sektor pendidikan pada tahun 2023.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui sebuah video dalam diskusi pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) yang diadakan di Badung, Bali, pada hari Rabu.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, alokasi dana ini mencakup sekitar 20 persen dari anggaran total pemerintah untuk tahun 2023, sejalan dengan ketentuan konstitusi yang mengharuskan pengeluaran minimal 20 persen untuk pendidikan. Angka tersebut setara dengan sekitar 40 miliar dolar AS.
Anggaran pendidikan ini akan dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan struktur pengelolaan pendidikan di Indonesia.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan pendidikan dasar hingga menengah atas, seiring dengan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh negeri.
Pada penjelasannya, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa mayoritas anggaran pendidikan akan difokuskan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah, mengingat demografi Indonesia yang masih didominasi oleh populasi usia muda.
Pemerintah daerah diharapkan memiliki kapasitas yang terorganisir untuk bertanggung jawab atas pengeluaran pendidikan dasar yang sesuai.
Menkeu Sri Mulyani juga menyebutkan beberapa pencapaian dalam sektor pendidikan dalam dua dekade terakhir. Prioritas pemerintah Indonesia termasuk pembangunan sarana fisik di sekolah–sekolah di seluruh negeri.
Hal ini merupakan langkah penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia yang memiliki luas wilayah yang besar dan populasi yang tidak merata.
Sejak tahun 2005, pemerintah juga telah memperkenalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung diberikan kepada sekolah sebagai upaya untuk mendukung kualitas pendidikan.
Selain itu, melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimulai pada tahun 2014, pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan.
Dalam beberapa tahun terakhir, upaya tersebut telah membuahkan hasil positif. Peningkatan signifikan terlihat dalam tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia.
Pendaftaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat dari 35,18 persen menjadi 35,28 persen, Sekolah Dasar (SD) meningkat dari 27,2 persen menjadi 29,10 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) meningkat dari 82,6 persen menjadi 95,9 persen, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) meningkat dari 52,8 persen menjadi 73,15 persen.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pencapaian-pencapaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pemerintah terus berupaya untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas, meningkatkan infrastruktur pendidikan, dan memberikan bantuan finansial kepada siswa yang membutuhkannya.
Namun, Menkeu Sri Mulyani juga mengakui bahwa masih terdapat tantangan besar dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Faktor geografis yang luas dan populasi yang tidak merata masih menjadi kendala yang perlu diatasi.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana pendidikan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan dan memastikan bahwa semua anak–anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani juga mengajak semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan.***
Sumber : ANTARA
